Sinergi Pemkot Bandung dan BPJS Ketenagakerjaan: Salurkan Santunan Rp8,2 Miliar di Tengah Gelaran Job Fair 2026

​Bandung - Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerjanya melalui kolaborasi erat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pada Sabtu, 25 April 2026, bertempat di Teras Sunda Cibiru, dilakukan penyerahan santunan secara simbolis dengan total nilai mencapai Rp8.293.326.140. Dana fantastis tersebut dialokasikan untuk pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta beasiswa yang ditujukan bagi non-ASN, pengurus RT/RW, dan pekerja rentan di lingkungan Pemkot Bandung tahun anggaran 2025.

​Penyerahan santunan ini dilakukan oleh perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci kepada Wali Kota Bandung, M. Farhan. Prosesi tersebut turut disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, Moch. Faisal. Selain santunan, Wali Kota Farhan juga memberikan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan sebagai simbol perlindungan negara terhadap risiko sosial ekonomi yang mungkin menimpa tenaga kerja di lapangan.

​Momen penting ini bertepatan dengan pembukaan Job Fair Future Connect 2026 yang diinisiasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Moch. Faisal yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah proaktif Pemkot Bandung. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar bursa kerja, melainkan wujud nyata dukungan pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, di mana peluang kerja terbuka lebar dan perlindungan jaminan sosial tetap terjaga.

​Wali Kota Bandung, M. Farhan, menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah mewujudkan link and match antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja. Ia memandang pemerintah harus hadir sebagai regulator sekaligus perantara (intermediary) yang andal. "Pemerintah berkewajiban membuka akses informasi seluas-luasnya, menghadirkan event, dan memastikan masyarakat mendapatkan peluang kerja sebanyak mungkin," ujar Farhan di sela-sela kegiatan di kawasan Bandung Timur tersebut.

​Pemilihan lokasi di Teras Sunda Cibiru bukan tanpa alasan. Farhan menjelaskan bahwa intervensi ini berbasis data, mengingat tingkat pengangguran di wilayah Bandung Timur mencapai 8–9 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota yang berada di kisaran 7,2–7,4 persen. Melalui bursa kerja rutin, baik yang digelar setiap tiga bulan maupun bulanan secara virtual, Pemkot Bandung berupaya melakukan pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah guna menekan angka ketimpangan tersebut.

​Dalam kesempatan itu, Farhan juga menyoroti kendala klasik seperti batasan usia dan pengalaman kerja. Sebagai solusi, ia mendorong program magang yang sesuai aturan sebagai sarana membangun portofolio bagi pencari kerja pemula. Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa masa magang maksimal hanya tiga bulan; jika lebih dari itu, perusahaan wajib memberikan upah sesuai regulasi guna melindungi hak-hak tenaga kerja muda agar tidak tereksploitasi.

​Selain bursa kerja, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui optimalisasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Farhan menekankan bahwa kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja sangat bergantung pada sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata di lapangan. Evaluasi terukur juga akan dilakukan pada setiap job fair, mulai dari jumlah kehadiran hingga efektivitas penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan mitra.

​Terkait tantangan urbanisasi, Farhan mengakui bahwa daya tarik ekonomi Kota Bandung memicu arus pendatang usia produktif yang signifikan, yakni sekitar 100 ribu jiwa per tahun. Hal ini menambah beban persaingan bagi 1,6 juta penduduk usia produktif lokal. Kendati demikian, ia tetap optimistis bahwa kualitas SDM lokal Bandung mampu bersaing secara kompetitif asalkan didukung oleh pelatihan teknis yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

​Langkah strategis lainnya adalah penguatan kolaborasi dengan Kadin dan Apindo untuk membuka keran lapangan kerja baru. Sinergi dengan serikat pekerja juga terus dijalin demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja. Semua upaya ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif, di mana pertumbuhan investasi berjalan selaras dengan peningkatan standar kompetensi pekerja di Kota Kembang.

​Pemerintah Kota Bandung menargetkan angka pengangguran dapat ditekan hingga di bawah 7,2 persen pada periode mendatang. Untuk memastikan target tersebut tercapai, evaluasi berbasis kewilayahan melalui program "Laci RW" yang terverifikasi BPS terus dijalankan. "Ini memang upaya yang harus terus dipacu secara konsisten. Hasil signifikannya biasanya akan terlihat dalam rentang waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan," pungkas Farhan menutup keterangannya.