Perkuat Integritas Jawa Barat, Wakil Ketua PERADIN Indonesia Apresiasi Langkah Konkret Korps Alumni KNPI

​Bandung - Semangat pemberantasan korupsi di Jawa Barat kembali mendapat momentum besar melalui seminar strategis yang diselenggarakan oleh DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, pada Jumat (10/4/2026). Acara bertajuk "Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat" ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi profesi, hingga pelaku usaha.

​Hadir dalam kesempatan tersebut, H. Elke Hylkema Yohan Idat, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua PERADIN Indonesia sekaligus Ketua Bidang Hukum Persatuan Menembak ( Perbakin) Kota Bandung, dan 002 Founder GBR Indonesia. Kehadiran tokoh hukum senior ini menegaskan dukungan penuh dari kalangan advokat terhadap upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayah Jawa Barat. Beliau menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif yang digagas oleh para alumni pemuda tersebut sebagai langkah progresif dalam mengawal integritas daerah.

​Seminar ini menghadirkan narasumber utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang memaparkan strategi pencegahan korupsi berbasis peran serta masyarakat. Fokus utama diskusi adalah bagaimana masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan yang efektif. Sinergi antara KPK dan elemen lokal dianggap sebagai kunci utama dalam mempersempit ruang gerak praktik rasuah di berbagai lini pembangunan.

​Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suyatman, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat, menekankan bahwa integritas adalah fondasi mutlak dalam pembangunan. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur maupun ekonomi tidak akan memberikan dampak maksimal jika tidak dibarengi dengan tata kelola yang bersih. Menurutnya, nilai-nilai kejujuran harus dijaga ketat di seluruh level pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga ke 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

​Dalam paparannya, Herman juga mengungkap capaian indikator integritas Jawa Barat yang cukup signifikan. Berdasarkan data terbaru dari KPK, Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 berada pada angka 71,85, sementara Monitoring Center for Prevention (MCP) telah mencapai 88,76. Meskipun angka tersebut menunjukkan progres positif, Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik, pengelolaan APBD, serta pengadaan barang dan jasa agar lebih akuntabel.

​Panel diskusi berlangsung dinamis dengan kehadiran Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah II, perwakilan DPRD Jawa Barat, serta perwakilan dari KADIN Jawa Barat. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan adanya kesamaan visi bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan sistem yang terintegrasi. Sektor swasta pun didorong untuk menerapkan prinsip bisnis yang bersih guna mendukung ekosistem investasi yang sehat.

​Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, H. Dian Rahadian, menyatakan bahwa seminar ini bukan sekadar seremonial, melainkan melahirkan gagasan konkret. Salah satu hasil kesepakatan utama adalah rencana pembentukan badan khusus yang fokus pada advokasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Badan ini nantinya akan diisi oleh berbagai unsur masyarakat, termasuk praktisi hukum dan aktivis, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Jawa Barat yang bebas korupsi.

​Dian menjelaskan bahwa badan tersebut akan memiliki fungsi strategis dalam menampung serta mengkaji aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan. Sebelum diteruskan ke instansi berwenang, setiap laporan akan diverifikasi dan dikaji secara mendalam dari aspek hukum dan administratif. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir laporan palsu sekaligus memberikan perlindungan bagi pelapor yang memiliki data valid mengenai praktik maladministrasi.

​Selain pembentukan badan advokasi, Korps Alumni KNPI Jawa Barat juga berencana mendirikan posko pengaduan di tingkat kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Barat. Keberadaan posko-posko ini bertujuan untuk mendekatkan akses bagi masyarakat di daerah agar mereka dapat menyampaikan laporan tanpa rasa takut. Dengan adanya pendampingan dari organisasi, diharapkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dapat meningkat secara signifikan.

​Kegiatan yang berlangsung di gedung bersejarah tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat budaya integritas. Dukungan dari tokoh-tokoh seperti H. Elke Hylkema Yohan Idat, SH., MH., dan jajaran PERADIN diharapkan mampu memberikan penguatan dari sisi legalitas bagi gerakan masyarakat sipil ini. Melalui kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan organisasi kemasyarakatan, Jawa Barat optimistis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan transparan bagi kesejahteraan rakyat.