H. Bagus Machdiantoro Dukung Gerakan Anti Korupsi dalam Seminar Korps Alumni KNPI Jabar di Gedung Merdeka

Bandung - Ketua Umum Buah Batu Corps (BBC), H. Bagus Machdiantoro, menghadiri sekaligus mengapresiasi seminar bertema pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar oleh Korps Alumni KNPI Jawa Barat di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jumat (10 April 2026).

Seminar yang mengangkat tema “Membangun Spirit Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa Barat” ini menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dalam kesempatan tersebut, H. Bagus Machdiantoro menyatakan dukungannya terhadap seluruh upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Ia menilai peran masyarakat sangat penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas.

Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk kehadiran narasumber utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang memaparkan strategi pencegahan serta pentingnya partisipasi publik.

Turut hadir dalam panel diskusi berbagai perwakilan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat, kalangan pengusaha melalui KADIN, hingga organisasi masyarakat dan LSM.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, yang mewakili Gubernur Jawa Barat, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam pembangunan daerah.

Ia menyampaikan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan tata kelola yang bersih dari praktik korupsi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Herman juga mengungkapkan capaian indikator integritas di Jawa Barat, di antaranya nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 sebesar 71,85 serta Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 88,76.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan di berbagai sektor, seperti pelayanan publik, pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan internal.

Sementara itu, Ketua DPD Korps Alumni KNPI Jawa Barat, Dian Rahadian, menyampaikan bahwa seminar ini menghasilkan gagasan konkret berupa pembentukan badan advokasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Badan tersebut nantinya akan melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menampung dan mengkaji aduan terkait dugaan penyimpangan, serta memperkuat partisipasi publik dalam mewujudkan Jawa Barat yang bersih dari korupsi.