Momentum Hari Kartini, Tuti Turimayanti Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Keterbukaan Informasi

​Bandung - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat menggelar diskusi mendalam melalui program "KI Jabar Ngulik" (Ngobrol Seru Gali Informasi Publik) dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026. Acara yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini mengangkat tema krusial mengenai urgensi keterbukaan informasi publik bagi kaum perempuan. Kegiatan ini berlangsung khidmat di Kantor Komisi Informasi Jawa Barat, Jalan Turangga, Kota Bandung, pada Selasa (21/04/2026).

​Hadir sebagai salah satu narasumber utama, Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, SE. Dalam paparannya, Tuti menyoroti bahwa perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah masa depan generasi bangsa. Menurutnya, akses terhadap informasi publik bukan sekadar hak administratif, melainkan instrumen penting bagi perempuan untuk berdaya secara sosial, ekonomi, maupun politik di era modern.

​Tuti menjelaskan bahwa sosok perempuan adalah pendidik pertama dalam keluarga, sehingga kecakapan dalam menyerap dan menyaring informasi yang valid sangat menentukan kualitas pola asuh. Dengan memahami keterbukaan informasi publik, perempuan dapat lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini dinilai menjadi kunci utama dalam mencetak generasi penerus yang cerdas dan berwawasan luas.

​Lebih lanjut, legislator dari PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa semangat Raden Ajeng Kartini harus diaktualisasikan melalui melek informasi. Di tengah arus digitalisasi yang masif, perempuan Jawa Barat harus berani bersuara dan memanfaatkan data publik untuk mengawal kebijakan pemerintah. Tuti mendorong agar perempuan tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi aktif menjadi subjek yang kritis dan solutif terhadap isu-isu kemasyarakatan.

​Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Nuni Nurbayani, yang juga hadir sebagai narasumber, menambahkan bahwa FGD ini bertujuan untuk memetakan hambatan yang selama ini dihadapi kaum perempuan dalam mengakses informasi. Pihaknya berkomitmen untuk terus menyosialisasikan hak tahu bagi masyarakat, khususnya kelompok perempuan, agar transparansi badan publik dapat dirasakan manfaatnya secara nyata hingga ke level rumah tangga.

​Diskusi semakin kaya dengan perspektif akademis dari Siti Nurhayati, S.I.P., M.A.P. Sebagai tokoh perempuan Jawa Barat, ia menggarisbawahi bahwa kesenjangan informasi masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Keterlibatan aktif tokoh perempuan dan akademisi diharapkan mampu menjembatani hambatan tersebut melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai regulasi keterbukaan informasi publik yang berlaku di Indonesia.

​Acara yang dipandu oleh aktivis perempuan Dini Anjani Nurlatifah, M.Sos., ini juga memfasilitasi dialog interaktif antara narasumber dan peserta yang hadir. Peserta yang terdiri dari berbagai elemen organisasi wanita dan pemerhati sosial nampak antusias menanyakan prosedur teknis dalam meminta informasi publik kepada badan-badan pemerintah di lingkup Provinsi Jawa Barat.

​Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa pemilihan tanggal 21 April sengaja dilakukan agar esensi perjuangan Kartini mengenai kesetaraan dapat diwujudkan dalam bentuk kesetaraan akses informasi. Komisi Informasi Jabar berharap melalui program "Ngulik" ini, tingkat literasi informasi di kalangan perempuan meningkat signifikan, sehingga mampu menekan angka penyebaran berita bohong atau hoaks yang sering menyasar kaum ibu.

​Kegiatan FGD yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat jejaring komunikasi antara DPRD, Komisi Informasi, dan elemen perempuan. Tuti Turimayanti kembali mengingatkan bahwa transparansi adalah ruh dari demokrasi, dan perempuan adalah jantung dari ketahanan nasional yang harus dibekali dengan informasi yang akurat dan terpercaya.

​Dengan terselenggaranya acara ini di Jalan Turangga No. 25, diharapkan lahir rekomendasi-rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengawasan publik. Momentum Hari Kartini 2026 ini diharapkan menjadi titik balik bagi kaum perempuan di Jawa Barat untuk lebih berdaya melalui keterbukaan informasi publik demi mewujudkan kemajuan bangsa.