Perkuat Kolaborasi Ekosistem LKP, Ketum DPP Forum PLKP Hadiri Halal Bihalal di Bandung

​BANDUNG – Momentum pasca-lebaran menjadi pijakan strategis bagi penguatan sinergi lembaga pendidikan nonformal di Jawa Barat. Ketua Umum DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Indonesia, H. Zoelkifli M. Adam, S.Pd., M.M., secara khusus menghadiri acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh FPLKP Kota Bandung di Graha Telkom, Jalan Japati, Bandung, pada Rabu (22/4/2026).

​Dalam kesempatan tersebut, H. Zoelkifli M. Adam menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiasi FPLKP Kota Bandung yang mampu mengumpulkan para pemangku kepentingan dalam satu forum. Beliau menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang silaturahmi rutin, melainkan langkah krusial untuk menyolidkan visi organisasi dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang kian kompleks.

​Acara yang berlangsung khidmat di Lantai 8 Graha Merah Putih ini turut dihadiri oleh Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Yaya Sutarya. Kehadiran pejabat teras kementerian ini memberikan sinyal kuat mengenai dukungan pusat terhadap standarisasi dan peningkatan kualitas LKP sebagai pilar penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul di Indonesia.

​Pemerintah Kota Bandung turut memberikan atensi penuh melalui kehadiran perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Sinergi antara birokrasi dan praktisi pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan peta jalan yang lebih jelas dalam menyinkronkan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan sektor industri yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya.

​Tidak hanya dari unsur eksekutif, pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD Kota Bandung serta direksi BUMN. Kehadiran para pengambil kebijakan dan pelaku usaha ini menandai dimulainya babak baru kolaborasi ekosistem LKP yang lebih adaptif, visioner, dan terintegrasi secara profesional dengan dunia usaha serta dunia industri (DUDI).

​Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam pernyataannya menegaskan bahwa LKP memiliki posisi vital dalam menjembatani ketidaksesuaian atau mismatch yang selama ini terjadi di pasar tenaga kerja. Menurutnya, persoalan kompetensi merupakan isu nasional yang memerlukan solusi konkret melalui intervensi pendidikan keterampilan yang tepat sasaran.

​“Peran kursus dan pelatihan sangat penting, terutama untuk menjembatani ketidaksesuaian antara pendidikan formal dan kebutuhan lapangan pekerjaan,” ujar Farhan. Beliau menjelaskan bahwa dinamika dunia kerja saat ini menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dan cepat beradaptasi dengan perubahan zaman.

​Farhan juga menyoroti fakta bahwa tidak semua lulusan pendidikan formal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria industri modern. Di sinilah LKP berperan sebagai pengisi celah (gap) tersebut dengan menyediakan pelatihan intensif yang berorientasi pada kemahiran teknis dan etos kerja profesional.

​Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna memperluas akses masyarakat terhadap program pelatihan. Sinergi yang melibatkan Disdik, Disnaker, dan dukungan legislatif dirancang untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja, terutama bagi masyarakat di usia produktif agar mampu bersaing secara global.

​Melalui berbagai program yang telah disiapkan, diharapkan para lulusan kursus dapat langsung terserap di dunia kerja. “Fokus kami adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pelatihan yang relevan, sehingga mereka memiliki kemandirian ekonomi pascapelatihan,” tambah Muhammad Farhan dalam kesempatan tersebut.

​Data terkini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Bandung masih berada di angka 7,44 persen. Angka ini menjadi tantangan serius yang harus direspons dengan strategi peningkatan kompetensi berbasis pelatihan guna menekan angka pengangguran secara signifikan dan terukur di masa mendatang.

​Wali Kota optimistis bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan dari Forum PLKP, tantangan tersebut dapat diatasi. Namun, beliau kembali mengingatkan bahwa upaya ini memerlukan konsistensi serta adaptasi berkelanjutan agar program yang dijalankan tetap selaras dengan perkembangan teknologi digital.

​Transformasi internal di tubuh lembaga kursus juga menjadi poin penekanan utama. LKP diharapkan tidak berjalan statis, melainkan harus terus melakukan pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran agar tetap kompetitif. Pemanfaatan teknologi dalam proses instruksional kini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

​Sebagai penutup, kegiatan Halal Bihalal ini diakhiri dengan diskusi strategis mengenai rencana aksi ke depan. Komitmen bersama ini diharapkan mampu melahirkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif di Kota Bandung, sekaligus menjadi fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional.

​Untuk koordinasi lebih lanjut terkait penguatan organisasi, Sekretariat DPP Forum PLKP Indonesia tetap berpusat di Jl. Kemang Timur No. 48–50, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Melalui kantor pusat tersebut, DPP berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan strategis demi kemajuan seluruh pengelola kursus di seluruh pelosok tanah air.