DP3AKB Jabar Gelar Pembinaan Pengurus BKOW dan GOW, Perkuat Ketahanan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa

​Bandung - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat menggelar acara Pembinaan Pengurus Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan strategis ini dilangsungkan secara hybrid dari Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Bandung, pada Senin, 7 September 2026. Mengusung tema "Penguatan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk Mewujudkan Jawa Barat Istimewa," acara ini dihadiri oleh ratusan peserta baik secara luring maupun daring melalui platform Zoom Meeting.

​Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan (PKHP) DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Utami Puspita Dewi, S.STP., M.Si., dalam laporan panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Penyelenggaraan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus organisasi perempuan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong kontribusi aktif elemen perempuan dalam mendukung pencapaian visi Jawa Barat Istimewa yang berlandaskan nilai BerAKHLAK.

​Acara yang dipusatkan di rooftop gedung dewan ini mencatat kehadiran 82 peserta luring yang terdiri atas perwakilan pengurus BKOW Provinsi Jawa Barat, organisasi anggota BKOW, serta pengurus GOW kabupaten/kota se-Jawa Barat. Sementara itu, total peserta yang berpartisipasi secara keseluruhan, termasuk melalui jaringan daring, mencapai 560 orang. Mereka meliputi perwakilan dinas pengampu urusan PPA kabupaten/kota, pengurus Puspaga Provinsi dan Kabupaten/Kota, IKIAD, Tim Penggerak PKK, tenaga lini lapangan mitra DP3AKB seperti Motekar dan Opsiga, hingga alumni Sekolah Perempuan Jawa Barat serta Duta Ayah.

​Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, Sp.D.LP., MH.Kes., hadir secara langsung untuk memberikan arahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan pembinaan tersebut secara resmi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan peran aktif organisasi perempuan dalam mengawal isu-isu ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial saat ini. Kehadiran pimpinan instansi dan organisasi perempuan ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun fondasi ketahanan keluarga yang kokoh di tingkat daerah.

​Sesi pemaparan materi menghadirkan sejumlah narasumber kompeten yang mengupas tuntas berbagai isu krusial terkait perlindungan masyarakat dan keluarga. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Siti Muntamah, S.A.P, M.M., tampil sebagai narasumber pertama dengan membawakan materi mendalam mengenai peran legislatif dalam mendorong perlindungan masyarakat dan keluarga dari ancaman orientasi serta perilaku seksual menyimpang. Materi ini mendapat perhatian besar dari para peserta mengingat urgensi penjagaan moral dan ketahanan psikososial generasi muda di Jawa Barat.

​Narasumber kedua, Guru Besar Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga IPB University, Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si., memaparkan strategi manajemen risiko bencana sosial, khususnya terkait fenomena penyimpangan perilaku seksual di tengah masyarakat. Dalam paparannya, beliau menggarisbawahi pentingnya deteksi dini serta penguatan fungsi ketahanan keluarga sebagai benteng pertahanan utama anak dan remaja dari paparan pengaruh negatif lingkungan sosial modern.

​Diskusi dan pembekalan materi berlanjut dengan paparan dari Ketua I BKOW Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Sri A. Kusumawardani, S.H., M.Hum., yang menguraikan peran nyata organisasi perempuan dalam mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa. Beliau mengajak seluruh pengurus GOW dan organisasi wanita di kabupaten/kota untuk terus bergerak proaktif menggerakkan program-program pemberdayaan yang menyentuh akar rumput, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berbudaya dan agamis.

​Seluruh rangkaian kegiatan pembinaan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Pembiayaan tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi. Dukungan pendanaan ini mencerminkan kehadiran nyata pemerintah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi perempuan di Tatar Pasundan.

​Melalui penyelenggaraan acara ini, sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan jaringan organisasi wanita di Jawa Barat semakin erat terjalin. Para peserta diharapkan mampu menularkan ilmu dan wawasan yang diperoleh kepada masyarakat di daerah masing-masing, sehingga ketahanan keluarga dapat terwujud secara nyata. Upaya kolektif ini diyakini mampu mengakselerasi pencapaian misi Jawa Barat Istimewa yang rancangkuring, sehat, cerdas, kreatif, berbudaya, dan agamis.