Pelopori Gerakan Jabar Berseka, UNIKOM Terjunkan 568 Mahasiswa KKN Berdampak Atasi Solusi Sampah di Kecamatan Coblong

​BANDUNG — Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) secara resmi menegaskan komitmen nyata dalam mendukung aksi lingkungan hidup melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama (MoU) pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak. Program strategis yang difokuskan pada penyelesaian masalah dan pengelolaan sampah berbasis komunitas ini diorientasikan secara khusus di wilayah Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai bagian dari kontribusi aktif perguruan tinggi terhadap isu krusial di Jawa Barat.

​Langkah konkret penandatanganan kerja sama tersebut disambut penuh antusiasme oleh pimpinan tinggi akademis UNIKOM sebagai bentuk kesiapan kelembagaan dalam menjawab tantangan darurat sampah. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNIKOM, Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si.,M.Pd., menyatakan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada UNIKOM untuk mengemban misi kemasyarakatan tersebut. Menurutnya, UNIKOM telah mempersiapkan secara terstruktur seluruh rangkaian aktivitas program kerja KKN Berdampak agar mampu memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi warga Kecamatan Coblong.

​Guna memaksimalkan pelaksanaan di lapangan, UNIKOM tidak main-main dalam menerjunkan sumber daya manusianya. Prof. Umi Narimawati mengungkapkan bahwa sebanyak 568 mahasiswa siap diterjunkan langsung ke tengah-tengah masyarakat Kecamatan Coblong. Ratusan mahasiswa tersebut akan mendampingi warga lokal, mengedukasi sistem pemilahan sampah dari sumbernya, serta membantu merumuskan solusi taktis penanganan sampah di tingkat kewilayahan selama masa pengabdian KKN Berdampak berlangsung.

​Lebih lanjut, Prof. Umi menegaskan bahwa UNIKOM mengambil peran strategis sebagai pelopor gerakan pengabdian berdampak mahasiswa dalam penanganan sampah di Jawa Barat. Peran kepeloporan ini semakin kuat mengingat Rektor UNIKOM, Prof. (H.C) Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IV-A Jawa Barat. Menurut Prof. Umi, posisi kepemimpinan ganda ini memberikan dorongan dan daya dukung (support) yang jauh lebih besar serta berbeda bagi kesuksesan program penanganan sampah berbasis perguruan tinggi.

​Dukungan penuh dan peran kepeloporan UNIKOM ini diharapkan menjadi contoh cetak biru (blueprint) bagi perguruan tinggi swasta maupun negeri lainnya di seluruh wilayah Jawa Barat. Prof. Umi menekankan bahwa setelah penandatanganan kerja sama oleh UNIKOM bersama perguruan tinggi mitra seperti UNISBA, Digitech University, dan Universitas Teknologi Bandung (UTB), seluruh perguruan tinggi di Jawa Barat nantinya juga akan diinstruksikan untuk melakukan kolaborasi serupa demi mempercepat penanganan sampah secara masif dan terintegrasi.

​Momentum kesepakatan KKN Berdampak UNIKOM ini terlaksana bertepatan dengan digelarnya Apel Siaga Jabar Berseka (Bersih, Resik, dan Indah) serta Deklarasi Bersama Aksi Pilah Sampah dari Rumah di Sport Jabar Arcamanik, Bandung, pada Jumat (24/7/2026). Kegiatan kolosal yang dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari lintas unsur—mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, kalangan akademisi, mahasiswa, pengurus RT/RW, hingga komunitas peduli lingkungan—tersebut ditujukan untuk memperkuat konsolidasi gerakan pengelolaan sampah secara menyeluruh dari titik awal sumbernya.

​Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa persoalan sampah saat ini telah mencapai taraf kondisi darurat nasional di berbagai kawasan metropolitan, termasuk kawasan Bandung Raya yang tercatat menghasilkan hampir 2.000 ton sampah setiap harinya. Menko Pangan menggarisbawahi bahwa penanganan sampah bukan lagi sekadar urusan pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Apabila dikelola secara modern dan terstruktur, sampah bahkan berpotensi diubah menjadi sumber energi, pupuk organik, hingga bahan bakar ramah lingkungan.

​Pemerintah pusat juga menyampaikan langkah konkret dengan melakukan penyederhanaan regulasi pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di sekitar 60 kota di Indonesia, sembari menargetkan penghentian total sistem pembuangan terbuka (open dumping) dalam rentang dua tahun ke depan. Namun demikian, Menko Pangan mengingatkan bahwa secanggih apa pun teknologi skala besar yang disiapkan, kunci keberhasilan utama tetap berada pada disiplin pemilahan sampah organik dan anorganik secara konsisten yang dimulai langsung dari skala rumah tangga.

​Senada dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa perubahan perilaku dan budaya masyarakat merupakan fondasi terpenting dalam menyukseskan gerakan Jabar Berseka. Kerapihan dan kebersihan wilayah tidak akan terwujud tanpa kesadaran aktif warga. Gubernur mengimbau masyarakat untuk mengubah kepedulian pasif menjadi tindakan nyata, seperti langsung memungut sampah ketimbang sekadar merekam tumpukan sampah di media sosial, serta menyambut aturan Peraturan Gubernur terkait larangan membuang sampah sembarangan beserta sanksinya.

​Sebagai langkah strategis memperkuat perubahan budaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengintegrasikan kegiatan memilah dan mengelola sampah ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah, termasuk mewajibkan penerima bantuan pendidikan untuk menyetorkan sampah plastik bersih guna didaur ulang melalui perusahaan mitra. Sinergi antara kebijakan tegas pemerintah, komitmen akademis perguruan tinggi seperti KKN Berdampak UNIKOM, serta aksi swadaya masyarakat ini diyakini menjadi pendorong utama untuk mencapai target nasional penyelesaian 80 persen masalah sampah pada tahun 2029 menuju Indonesia yang sehat, resik, dan indah.