Lingkar 98 Jabar & 98 RN Dukung Asta Cita Prabowo, Serukan Transformasi Demokrasi Ekonomi

Selasa, 7 Juli 2026

Surga

Jul 7, 2026 - 09:15

Jul 7, 2026 - 09:21

0 70

Lingkar 98 Jabar & 98 RN Dukung Asta Cita Prabowo, Serukan Transformasi Demokrasi Ekonomi

BANDUNG — Puluhan aktivis yang tergabung dalam Lingkar 98 Jawa Barat (Jabar) bersama 98 Resolution Network menggelar konsolidasi gerakan dan konferensi pers di salah satu restoran di Kota Bandung, Senin (6/7/2026). Momentum 28 tahun reformasi ini dijadikan ajang introspeksi sekaligus penegasan sikap politik kebangsaan dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Eksponen gerakan 98 menilai, demokratisasi politik yang berjalan selama ini belum diimbangi oleh demokratisasi ekonomi, sehingga rentan menjadi demokrasi semu.

"Ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic selama reformasi, hal ini sama saja membajak demokrasi politik dan sekaligus hajat hidup rakyat banyak," ujar Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri.

Teddy, yang juga mantan Ketua TKN Golf Prabowo-Gibran Provinsi Jawa Barat, menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia harus berlandaskan Sosio-Demokrasi sesuai Pasal 33 UUD 1945, bukan demokrasi liberal ala Barat yang sekadar menjamin kebebasan di kotak suara namun mengabaikan akses rakyat terhadap kekayaan negara.

8 Poin Pernyataan Sikap Politik Kebangsaan

Aktivis 98 Resolution Network, Agustin Lumban Gaol, bersama Koordinator Lingkar 98 Jabar, Hadi Gunadi, H. Irwan Koesandiantoro, dan Muhammad Ikbal Audah, merinci 8 poin pandangan strategis mereka:

1. Pemberantasan Korupsi dari Hulu (Sita Harta Koruptor)

Mendukung penuh mandat "Sita harta koruptor untuk subsidi rakyat". Hal ini dibuktikan lewat penyitaan aset korupsi CPO (Wilmar Group) senilai Rp 13,25 triliun, denda pelanggaran kawasan hutan Rp 11,42 triliun, serta penyitaan Rp 920 miliar dan 51 kg emas dari makelar kasus MA, Zarof Ricar, termasuk penindakan mafia migas Riza Chalid. Uang tersebut didorong untuk membiayai sekolah rakyat dan kampung nelayan. Mereka juga menuntut hukuman minimal seumur hidup bagi koruptor program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2. Pencegahan Kebocoran Pendapatan Negara

Apresiasi terhadap pendekatan progresif pemerintah yang menyasar hulu pendapatan negara, korupsi pengelolaan SDA, dan penyalahgunaan izin konsesi. Langkah ini berhasil mencegah kebocoran miss-invoicing (berkisar Rp 100 triliun/tahun) dan transfer pricing (sekitar Rp 75 triliun/tahun).

3. Penertiban Hutan dan Lahan untuk Rakyat

Mendukung Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 yang telah menyita 5.901.512,89 hektar lahan ilegal (sawit dan tambang) untuk diredistribusikan kepada rakyat melalui koperasi dengan prinsip transparansi.

4. Mengawal Semangat Anti-Kebocoran

Mengingatkan para pengelola negara agar memegang teguh efisiensi dan tidak memindahkan celah kebocoran anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya.

5. Dekonstruksi APBN Pro-Rakyat

Mendukung perombakan struktur APBN oleh Presiden Prabowo, termasuk pemangkasan belanja koruptif dan pemanfaatan dana transfer daerah yang mengendap (sekitar Rp 234 triliun) demi mendanai program kerakyatan seperti MBG. Lingkar 98 mengecam pemikiran neoliberal yang menganggap program ini mendistorsi pasar, namun tetap meminta evaluasi tata kelola menyusul kasus di Badan Gizi Nasional (BGN).

6. Kepastian Anggaran Pendidikan

Menepis isu miring berkurangnya anggaran pendidikan. Faktanya, anggaran pendidikan 2026 tetap terjaga pada angka mandatory 20%, dengan kenaikan anggaran lingkup kementerian menjadi Rp 116 triliun, penambahan belanja pusat sebesar Rp 28,5 triliun (untuk guru, beasiswa, BOS, PIP, KIP), serta kenaikan dana abadi pendidikan sebesar Rp 2,9 triliun. Anggaran MBG murni berasal dari efisiensi TKD Non-Pendidikan yang turun Rp 233 triliun.

7. Dukungan Kritis (Critical Support) Melawan Neoliberalisme

Mengkritik anomali gerakan sosial bermindset neoliberal yang mempermasalahkan anggaran kesejahteraan dan penguatan BUMN. Merujuk pada Pidato Presiden pada Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di DPR-RI yang berorientasi pada kemandirian ekonomi, strategi gerakan saat ini haruslah memberikan dukungan korektif (critical support).

8. Persatuan Menghadapi Geopolitik

Mengajak seluruh elemen bangsa mempererat persatuan di tengah tekanan geopolitik global. Demokrasi politik harus dijadikan alat percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sebagai penutup, perwakilan aktivis menegaskan komitmennya untuk mengawal keberlanjutan program strategis nasional seperti swasembada pangan, kampung nelayan, makan bergizi gratis, hingga Kopdes Merah Putih.

"Kami mendukung penuh program kerakyatan ini, namun tetap mengingatkan pemangku kebijakan agar menciptakan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Muhammad Ikbal Audah.