Kementerian HAM RI Gelar Sinergitas Lintas Sektor di Bandung, Dorong Pembumian Nilai HAM di Jawa Barat

​Bandung - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia resmi menggelar kegiatan bertema “Sinergitas Lintas Sektor Kementerian HAM RI bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha di Wilayah Jawa Barat”. Acara yang dipusatkan di Hotel Papandayan, Kota Bandung, ini dibuka secara resmi pada Selasa (28/7/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga 30 Juli 2026.

​Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Menteri HAM RI Natalius Pigai dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Turut hadir dalam pembukaan tersebut jajaran Kementerian HAM, Kepala Kantor Wilayah HAM Jabar Hasbullah, para kepala daerah se-Jawa Barat, unsur Forkopimda, pelaku usaha, akademisi, perwakilan komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

​Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Kementerian HAM RI atas kepercayaannya memilih Provinsi Jawa Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional ini.

​Erwan menyoroti bahwa forum ini hadir pada waktu yang sangat tepat. Menurutnya, pertemuan lintas sektor ini menjadi momentum penting dan strategis untuk memperkuat kolaborasi bersama dalam membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh wilayah Jawa Barat.

​Lebih lanjut, Erwan memaparkan tantangan demografis yang dihadapi daerahnya. Dengan jumlah penduduk yang melampaui 51 juta jiwa, Jawa Barat memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan arah kebijakan publik dapat berjalan beriringan dengan prinsip penghormatan HAM.

​Besarnya populasi tersebut menuntut komitmen ekstra dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Erwan berharap forum ini tidak hanya berhenti pada wacana atau diskusi semata, melainkan mampu melahirkan langkah nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

​Langkah konkret yang diharapkan mencakup peningkatan kesadaran HAM secara masif, penguatan penilaian kepatuhan HAM di level instansi dan usaha, serta terbentuknya jaring kolaborasi yang solid. Kolaborasi ini idealnya melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, hingga media massa.

​Sementara itu, Menteri HAM RI Natalius Pigai dalam pengarahannya menegaskan komitmen utama kementeriannya. Ia menyatakan bahwa Kementerian HAM hadir secara nyata untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sekaligus membumikan nilai-nilai HAM agar meresap dalam kehidupan sehari-hari.

​Natalius Pigai garis bawahi pentingnya pendidikan dan penilaian kepatuhan HAM sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran kolektif. Bagi beliau, HAM tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai konsep teoritis atau tumpukan dokumen administratif semata, melainkan harus diwujudkan dalam setiap regulasi, pelayanan publik, dan praktik bisnis.

​Melalui penyelenggaraan kegiatan selama tiga hari ini, Kementerian HAM RI berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha dapat makin kokoh. Harapan bahagianya adalah terwujudnya Jawa Barat sebagai provinsi yang inklusif, adil, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai serta martabat hak asasi manusia.