IKG 2024 Membaik, Namun Keterwakilan Perempuan di Politik Masih Jadi PR Demokrasi

Bandung - Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 menunjukkan tren perbaikan signifikan dengan angka turun menjadi 0,421. Capaian ini menandakan adanya kemajuan di sejumlah sektor strategis seperti pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan. Meski demikian, keterwakilan perempuan di ranah politik masih tertahan di bawah ambang batas ideal 30 persen.

Peningkatan terlihat pada akses pendidikan perempuan yang semakin terbuka, ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan di perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan semakin besarnya peluang perempuan untuk mengembangkan kapasitas akademik dan profesional.

Di sektor ketenagakerjaan, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga mengalami kenaikan menjadi 56,42 persen. Angka ini mencerminkan semakin luasnya kontribusi perempuan dalam aktivitas ekonomi nasional.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, indikator juga menunjukkan perkembangan positif. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun turun menjadi 0,248, menandakan adanya peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Namun, capaian positif di berbagai sektor tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam dunia politik. Keterwakilan perempuan di legislatif saat ini baru mencapai 22,46 persen, masih jauh dari target affirmative action sebesar 30 persen yang diharapkan mampu menciptakan keseimbangan representasi dalam pengambilan keputusan publik.

Isu ini menjadi sorotan dalam Talkshow Inspiratif bertajuk “Perempuan di Ruang Publik: Merawat Demokrasi melalui Gagasan dan Partisipasi” yang diselenggarakan oleh PW Himi Persis Jawa Barat di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa capaian tersebut belum memenuhi target keterwakilan perempuan yang diharapkan. Ia menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas partisipasi perempuan di politik.

Menurutnya, persoalan keterwakilan perempuan bukan hanya soal jumlah kursi di parlemen, tetapi juga menyangkut kapasitas dan penguatan peran dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam menembus ruang-ruang strategis yang selama ini didominasi laki-laki.

Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan. Tanpa keterlibatan aktif perempuan, kebijakan publik berisiko tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Karena itu, peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan politik, dukungan partai, serta pembukaan ruang strategis bagi kader perempuan menjadi langkah mendesak. Talkshow tersebut menjadi refleksi bahwa perjuangan perempuan di ruang publik belum usai, dan pencapaian target keterwakilan 30 persen membutuhkan kerja kolektif seluruh elemen bangsa.