​BGN Konsolidasikan Program MBG Bandung Raya: Tekankan Kualitas Gizi dan Sinergi Pengelolaan Sampah

Bandung - Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menggelar kegiatan konsolidasi pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) untuk wilayah Bandung Raya pada Sabtu, 7 Maret 2026. Pertemuan strategis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mitra, yayasan, hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dalam menjalankan program nasional tersebut secara optimal.

​Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa konsolidasi ini mencakup wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Fokus utamanya adalah mengingatkan kembali bahwa esensi program MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan upaya terstruktur untuk meningkatkan kualitas asupan gizi kelompok rentan, seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta didik.

​Selain pemenuhan nutrisi, Sony menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di lapangan agar manfaat program dirasakan langsung secara maksimal. Namun, seiring dengan masifnya pelaksanaan program, BGN juga menaruh perhatian besar pada dampak lingkungan yang dihasilkan. Pemerintah daerah didorong untuk proaktif dalam mengelola residu atau sisa kegiatan operasional, terutama sampah yang berasal dari aktivitas dapur SPPG.

​Sony mengungkapkan kekhawatirannya jika pertumbuhan jumlah SPPG yang mencapai 295 titik di Kota Bandung tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan limbah yang mumpuni. Hal ini berpotensi memicu masalah baru, seperti penumpukan food waste atau sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh penerima manfaat di sekolah. Ia menegaskan bahwa sisa makanan tersebut tidak boleh dibiarkan menumpuk hingga menimbulkan bau tidak sedap.

​Sebagai solusi, BGN menyarankan penerapan berbagai metode pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Beberapa opsi yang diusulkan antara lain adalah budidaya maggot, pengolahan sisa organik menjadi pupuk organik cair (POC), serta teknik pengomposan lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mengubah potensi limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar SPPG.

​Lebih lanjut, Sony menyoroti potensi ekonomi dari limbah dapur, khususnya minyak jelantah. Dengan estimasi produksi mencapai 500 liter per bulan dari satu unit SPPG, limbah ini jika dibuang sembarangan akan merusak ekosistem air. Namun, jika dikelola dengan baik oleh BUMD atau pihak ketiga, minyak jelantah tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan bisa menjadi sumber pendapatan baru.

​Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sistem ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Saat ini, fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat kelurahan sudah berjalan, di mana hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung program urban farming di wilayah masing-masing.

​Farhan menjelaskan bahwa hasil pengolahan sampah organik tersebut digunakan sebagai media tanam, yang kemudian hasil panennya didistribusikan kembali untuk mendukung keberlangsungan dapur sehat. Ia berharap ke depan, sistem ini dapat terintegrasi sepenuhnya ke dalam ekosistem SPPG di setiap wilayah, sehingga pengelolaan food waste menjadi bagian dari skema petugas pemilah sampah profesional.

​Pemerintah Kota Bandung menilai meningkatnya volume sisa makanan dari dapur MBG sebagai peluang, bukan beban. Menurut Farhan, jika dikelola dengan benar sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup, limbah organik ini bisa diolah menjadi kompos berkualitas yang juga dapat disumbangkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk mendukung sistem sanitary landfill.

​Melalui sinergi antara pemenuhan gizi dan pengelolaan lingkungan, program MBG diharapkan menjadi model keberlanjutan yang holistik. Dengan demikian, pelaksanaan program nasional ini tidak hanya berhasil mencetak generasi yang lebih sehat dan cerdas, tetapi juga mampu berjalan selaras dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kebersihan kota.