Aliansi Pemuda Anti Korupsi Jawa Barat Gelar Aksi Damai, Tuntut Transparansi BUMD dan Proyek Pemerintah

Bandung - Aliansi Pemuda Anti Korupsi Jawa Barat menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan melibatkan sekitar 150 orang peserta. Aksi tersebut berlangsung kondusif dari awal hingga akhir dengan pengawalan aparat penegak hukum (APH) yang berjalan tertib dan aman.

Dalam aksi tersebut, massa mendatangi tiga lokasi utama untuk menyampaikan tuntutan. Lokasi pertama adalah DPRD Kota Bandung, dengan tujuan menyuarakan aspirasi terkait polemik yang dinilai tak kunjung terselesaikan, khususnya persoalan di Perumda Pasar dan PDAM. Aliansi menilai masih banyak praktik yang perlu dikritisi demi kepentingan publik.

Yadi Suryadi (Koordinator aksi) menyampaikan bahwa tuntutan utama yang disuarakan adalah soal keterbukaan publik dan transparansi. Menurutnya, BUMD seperti Perumda Pasar dan PDAM menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat, sehingga pengelolaannya wajib diawasi secara ketat dan tidak boleh menjadi ajang kepentingan elit politik.

Aliansi Pemuda Anti Korupsi Jawa Barat mengaku terinspirasi dari berbagai laporan dan temuan di lapangan, termasuk dugaan adanya praktik pemungutan-pemungutan yang tidak jelas dasar hukumnya. Mereka juga menuntut agar proses pemilihan pimpinan di PDAM dilakukan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

Selain itu, massa aksi juga menyuarakan tuntutan agar dilakukan pembenahan di lingkungan dinas terkait, termasuk pergantian atau evaluasi terhadap kepala dinas dan jajarannya. Hal ini didasarkan pada temuan-temuan yang mengindikasikan dugaan ketidakwajaran dalam pelaksanaan kebijakan maupun proses pengambilan keputusan.

Lokasi kedua yang didatangi adalah Kejaksaan Negeri (Kejari). Aksi ini berkaitan dengan laporan pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Aliansi Pemuda Anti Korupsi Jawa Barat. Mereka menanyakan perkembangan proses penanganan laporan tersebut, yang hingga kini masih berjalan.

Aliansi menyoroti dugaan adanya pungutan-pungutan dengan nominal kecil, namun jika dikalkulasikan dapat mencapai puluhan juta rupiah dalam sebulan. Mereka menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal jumlah uang, melainkan soal asal-usul instruksi dan potensi pelanggaran hukum yang harus diawasi bersama.

Aksi kemudian dilanjutkan ke Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, massa diterima langsung oleh Sekretaris Dinas. Aliansi menyampaikan dugaan terkait pengadaan proyek tahun 2025, khususnya pengadaan dump truck dan alat berat yang dinilai sarat kejanggalan.

Menurut Aliansi, terdapat indikasi pemenang proyek yang berputar di lingkaran perusahaan tertentu, dengan dugaan keterkaitan antara direksi dan komisaris lintas perusahaan. Mereka mempertanyakan mengapa pemenang proyek seolah selalu perusahaan yang sama atau saling bergantian.

Aliansi Pemuda Anti Korupsi Jawa Barat menegaskan bahwa jika persoalan ini tidak dapat dibereskan secara internal melalui evaluasi, mutasi, atau tindakan tegas lainnya, maka mereka siap melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan bukti yang dinilai cukup kuat.

Sebagai tindak lanjut, pihak Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menyatakan akan kembali mengundang Aliansi dan awak media dalam waktu dua hari ke depan untuk memberikan penjelasan secara tertulis. Aliansi berharap langkah ini menjadi awal dari keterbukaan dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.