Tim Hukum Jabar Istimewa Hadiri Peringatan HUT ke-81 RI di Gedung Sate, Tegaskan Dukungan untuk Program Pemprov

Bandung - ​Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, S.H., M.H., CTL., bersama sang istri dan jajaran timnya hadir memenuhi undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran mereka berlangsung penuh khidmat sejak pagi hari untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih hingga upacara penurunan bendera pada sore harinya. Kehadiran ini sekaligus menjadi bentuk komitmen dan dukungan penuh Tim Hukum Jabar Istimewa terhadap seluruh program kerja dan kebijakan pembangunan yang dirancang Pemprov Jabar.

​Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Senin (17/8/2026) di halaman Gedung Sate menghadirkan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, masyarakat luas diberikan akses dan ruang yang lebih inklusif untuk menyaksikan dari dekat seluruh jalannya prosesi upacara, terutama saat pertunjukan defile berlangsung meriah.

​Bertindak selaku inspektur upacara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan amanat yang menyentuh nurani. Pria yang akrab disapa KDM ini secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Jawa Barat karena merasa belum sepenuhnya mampu memerdekakan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai keterbatasan.

​Dalam pidatonya, KDM menyoroti kenyataan bahwa masih ada lebih dari 80.000 warga di Jawa Barat yang belum menikmati fasilitas listrik. Padahal, wilayah Jawa Barat merupakan salah satu pusat energi listrik nasional dengan keberadaan infrastruktur besar seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Waduk Cirata, PLTA Waduk Jatiluhur, serta berbagai pembangkit listrik tenaga panas bumi.

​Guna mengatasi ketimpangan tersebut, KDM berjanji bahwa pemerintah daerah akan segera memfasilitasi pemenuhan hak dan pelayanan dasar bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau. Langkah nyata yang diambil adalah dengan memfokuskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat secara mendasar pada sektor-sektor publik yang vital.

​Kebijakan anggaran ini diarahkan langsung pada jaminan sosial dan kesehatan warga agar tidak ada lagi ketimpangan layanan. "Tidak boleh ada rakyat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya hutang karena tidak mampu membayar. Tidak boleh ada rakyat yang operasi caesar, KTP ditahan rumah sakit karena tidak mampu bayar," tegas KDM di hadapan peserta upacara. 

Lebih lanjut, Gubernur mengajak seluruh jajaran instansi, mulai dari Kepolisian, TNI, Pengadilan, hingga kementerian dan lembaga di daerah untuk menyatukan langkah. Sinergi seluruh elemen ini dinilai sangat krusial demi mewujudkan tatanan masyarakat Jawa Barat yang benar-benar merdeka, berdaulat, adil, dan sejahtera secara merata.

​Sebagai wujud kepemimpinan yang memberi teladan, KDM mengaku rela menunda sejumlah belanja operasional pejabat, seperti pembelian baju baru maupun pengadaan properti rumah dinas menggunakan uang negara. Langkah penghematan tersebut dialihkan langsung untuk mengangkat derajat pendidikan masyarakat agar minimal mencapai 12 tahun, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kesehatan, perekonomian, dan pembukaan lapangan kerja.

​Ia pun meminta seluruh penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Jawa Barat untuk meneladani sikap prihatin tersebut dan fokus memberikan pengabdian terbaik ketimbang banyak menuntut fasilitas. Selain fokus pada sektor ekonomi dan kesehatan, pada momen kemerdekaan ini KDM juga bertekad kuat membebaskan generasi muda di Jawa Barat dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

​Konsep peringatan upacara yang lebih terbuka di Gedung Sate ini mendapat sambutan amat antusias dari warga. Warga dari berbagai daerah seperti Soreang hingga Pasirkoja mengaku bangga dan terharu bisa melangkah masuk ke halaman Gedung Sate, melihat parade tentara, polisi, hingga petugas kebersihan secara dekat, serta menyapa jajaran pimpinan daerah dan para undangan yang hadir.